Kebijakan SPMI Fakultas Hukum

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi amanah kepada setiap Perguruan Tinggi untuk menjalankan kegiatan Tridharma perguruan tinggi secara bermutu pada setiap jenjang Pendidikan Tinggi yang dimilikinya. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang tersebut memberi amanah kepada setiap Perguruan Tinggi untuk menjalankan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1.   Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi

2.   Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan dan menerapkan SPMI yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian, Pasal 8 Ayat 4 Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tersebut memberi amanah bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban untuk:

1.   Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI

2.   Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 

a.   Dokumen kebijakan SPMI

b.   Dokumen manual SPMI

c.   Dokumen standar SPMI

d.   Dokumen formulir SPMI

Merujuk pada Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas, serta dalam rangka mewujudkan VMTS Universitas Islam Jakarta (UID), maka Fakultas Hukum UID merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UID. 

(Baca dan download)